Kolom

Pemimpin Non-Muslim bagi Umat Islam; Tantangan Demokrasi di Era Modern [part 1]

...
H. Anwar Sadad, M.Ag.

al-ibar.net – Memilih pemimpin non-Muslim hampir tidak pernah menjadi isu penting sampai pertengahan abad ke-13. Penyebabnya antara lain karena Islam –di luar fakta bahwa ia adalah ajaran agama— menjadi imperium “penguasa” dunia. Islam menguasai hampir seluruh jazirah Arab dan sebagian besar benua Asia, sebagian besar benua Afrika, dan sebagian Eropa.

Pengaruh Islam di dunia tidak semata-mata dalam hal penguasaan secara militer, melainkan juga dominasi di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Sistem politik Khilāfah hanya mengenal seorang Khalīfah yang berkuasa secara universal. Kekuasaan seorang Khalīfah seluas kawasan penaklukan yang dari hari ke hari makin meluas, kawasan tersebut dipimpin seorang Amīr atau Sulṭān.

Tahun 1258, Bagdad jauh ke tangan Hulagu Khan. Stabilitas politik guncang. Diskursus agama mengalami kontraksi hebat, berujung pada penutupan pintu ijtihad. Sebagaimana digambarkan oleh Muḥammad bin ‘Alī bin Ṭabāṭabā, -dikenal juga sebagai Ibnu al-Ṭiqtaqī. Para Ulama berkumpul di Mustanṣiriyyah, Irak, untuk membahas sebuah tema yang krusial: mana yang lebih utama pemimpin kafir yang adil atau pemimpin muslim yang zalim.

Setelah melewati serentetan perdebatan yang panjang, tak ada argumentasi yang bisa diterima oleh semua pihak. Para Ulama akhirnya bersikap abstain. Di tengah kondisi tersebut, Raḍiyu al-Dīn ‘Alī bin Ṭāwūs, seorang ulama terkemuka dan berwibawa menyampaikan pendapatnya bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada muslim yang zalim.

Tak disebutkan argumentasi Ibnu Ṭāwus dalam pendapat tersebut, baik secara fikih atau sumber-sumber dalam al-Qur’an maupun Hadis. Bahkan, sangat mungkin pertimbangan politik lebih dominan, agar penguasa tidak losing face di mata publik maupun para elit. Sekalipun demikian, tema yang dibahas di Mustanṣiriyyah itu tetap aktual hingga sekarang, karena dua pandangan yang diametral tersebut sekalipun telah mengalami metamorfosis dari waktu ke waktu tetap memiliki pengikut dalam jumlah lebih kurang sepadan.

Dua pandangan yang diametral itu terpelihara hingga saat ini, meskipun situasi politik dan sistem ketatanegaraan dunia Islam telah mengalami pergeseran yang teramat siginifikan. Tulisan ini setidaknya akan menguraikan dua pandangan tersebut, sekaligus tafsir dan interpretasi para ulama di era modern, termasuk bagaimana dengan kukuh pandangan tentang pemimpin pemerintahan tetap menjadi hak eksklusif seorang Muslim, dan di sisi lain, bagaimana pandangan tersebut harus dipatahkan seiring dengan dinamika dunia Islam.[.]

H. Anwar Sadad

Penulis adalah Anggota DPRD Jatim 2004, 2009, 2014, 2019. Dewan Pakar IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) dan Aktivis Dakwah.

Kontributor

al-ibar.net dikelola oleh para penulis dan kreator yang butuh dukungan dari sahabat-sahabat. Yuk bantu al-ibar.net agar istikamah melahirkan karya yang mengedukasi dan berkualitas. Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Transfer donasi ke:

Bank Jatim
No Rek: 1282095285
A.n Yayasan Harakah Annajah Surabaya

Konfirmasi ke alibardotnet@gmail.com