Kolom

Pemimpin Non-Muslim bagi Umat Islam; Tantangan Demokrasi di Era Modern [part II]

...
H. Anwar Sadad, M.Ag.

al-ibar.net – Hampir semua ulama pemuka mazhab memiliki pandangan yang sama tentang larangan bagi nonmuslim untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam. Pandangan ini merata, di kalangan penganut mazhab al-Shāfi‘ī maupun lainnya.

Dalam tradisi Shī‘ah, larangan tersebut menjadi sebuah kaidah yang disebut sebagai nafy al-sabīl, peniadaan jalan, dengan berpedoman pada al-Qur’an sūrah al-Nisā’:141:

“Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman.”

Al-Nawawī (w. tahun 1277) mensyaratkan bahwa pemimpin harus seorang muslim. Mengapa harus muslim, al-Sharbīnī (w. tahun 1509) dalam komentarnya terhadap buku al-Nawawī berpendapat bahwa tujuan bernegara adalah untuk menjaga kemasalahatan umat Islam dan agama Islam.

Lebih ekstrem lagi, nonmuslim dilarang menjadi pemimpin, bahkan bagi komunitas nonmuslim sendiri. Dua abad sebelumnya seorang pengikut mazhab Ḥanbalī, Abū Ya‘lā al-Farrā’, membuat uraian yang sangat komprehensif tentang imāmah, dilengkapi dengan analisis sejarah di zaman Sahabat serta dinamika konflik yang melatari sejarah panjang politik Islam, dan ujung dari uraiannya adalah bahwa hanya seorang muslim, bahkan hanya Quraysh, yang berhak menjadi imām.

Tugas seorang imām adalah menegakkan syariat agama dan melindungi kaum tertindas. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara ulama bahwa menegakkan imāmah hukumnya adalah wajib. Hukum wajibnya berdasarkan teks, bukan atas dasar akal atau logika.

Muḥammad al-Dimashqī (w. tahun 800H) mengutarakan dua alasan tersebut sudah cukup untuk menutup peluang nonmuslim dan seorang perempuan menjadi imām.

Kukuhnya para ulama tentang syarat beragama Islam untuk menjadi imām bersumber pada teks al-Qur’ān. Selain sūrah al-Nisā’:141, juga terdapat sebelas ayat lainnya yang mengandung pesan yang sama. Hal ini menjadi justifikasi penolakan umat Islam terhadap pemimpin nonmuslim.

Kesebelas ayat al-Qur’an tersebut terdapat dalam surah al-Mā’idah: 51dan 57, al-Mumtaḥanah: 1, Āli ‘Imrān: 28, 100, dan 118, al-Mujādalah: 22, al-Nisā’:144, al-Anfāl:73, al-Tawbah: 8 dan 71.

Beberapa ayat tersebut mengandung perintah untuk tidak menjadikan nonmuslim sebagai “wali”. Pengertian waliyy, menurut al-Jaṣṣāṣ, tidak sekadar merujuk pada pemimpin secara politik, akan tetapi termasuk larangan untuk menjadikan nonmuslim sebagai patron dalam hal apapun, meskipun memiliki pertalian darah.

Dalam konteks tersebut, Ibn al-‘Arabī (w. tahun 543H) memiliki pandangan sama, bahwa muslim tidak hanya dilarang menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin, tetapi juga orang kepercayaan atau teman dekat.

Dalam konteks kekinian, dapat dimaknai Kepala Negara atau jabatan lain, sebagaimana perintah Umar bin al-Khaṭṭāb kepada Abū Mūsa al-Ash‘arī untuk memberhentikan seorang nonmuslim yang menjadi juru tulis Khalīfah di Yaman.

Nah, narasi seperti ini hampir menjadi kecenderungan umum dalam kitab-kitab tafsir klasik abad pertengahan Islam. Para ulama di era kontemporer, terutama pada awal abad ke-20, cenderung in-line dengan para ulama sebelumnya dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Ketika menafsirkan sūrah Ālī ‘Imrān ayat 28: “Orang yang beriman hendaknya tidak menjadikan selain Allāh sebagai awliyā’; siapa yang melakukan hal tersebut maka tidak ada sesuatu (antara dia) dengan Allāh.,” Sayyid Quṭb menerangkan bahwa tidak mungkin pada dada seseorang berkumpul hakikat keimanan kepada Allah swt., di satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain memiliki ikatan dengan musuh-musuh Allah swt., baik ikatan tersebut berupa rasa cinta, menolong, atau meminta pertolongan.

Sedangkan dalam konteks sūrah al-Mā’idah ayat 51 yang telah menimbulkan dampak luar biasa secara sosial dan politik, Quṭb memaknainya sebagai larangan untuk melakukan aktivitas yang mengandung tanāṣur dan taḥāluf, yaitu saling tolong menolong dan bersekutu.

Pandangan-pandangan Quṭb yang ekstrem ini menjadi populer, bahkan menjadi rujukan penting di kalangan kaum fundamentalis. Bisa jadi gelombang gerakan radikal diilhami oleh pandangan ekstrem Quṭb. Kaum radikalis, seperti Bin Laden sangat mungkin terpengaruh oleh Quṭb. Maka tak heran, seorang penulis Barat, Robert Irwin, menjulukinya sebagai Bapak Fundamentalis Islam Modern.

Quṭb memulai menulis tafsir fī Zhilāl al-Qur’ān tahun 1952 di penjara. Dia dipenjara karena upaya pembunuhan yang gagal terhadap Presiden Nasser. Oleh karena itu karyanya dianggap penuh dengan “kemarahan” dan kebencian kepada Barat.

Kemarahan pada masyarakat Mesir yang semakin mengalami westernized, dan kebenciannya kepada Barat yang dianggapnya mengekspor kultur hedonis yang serba materialistik dan dipenuhi syahwat. Dia menjadi puritan dan menggemari karya-karya skripturalis Ibn Taymiyah.

Pemikirannya makin meluas setelah al-Ikhwān al-Muslimūn mendapatkan dukungan dari sarjana-sarjana Afganistan, di antaranya adalah Burhanuddin Rabbani yang menerjemahkan karya-karya Sayyid Quṭb dalam bahasa Afganistan.

Pada sisi lain juga muncul corak penafsiran al-Qur’an yang lebih lentur. Wahbah al-Zuḥaylī dalam menafsirkan ayat menyangkut larangan menjadikan nonmuslim sebagai “pemimpin” cenderung agak berbeda dengan Quṭb. Penafsirannya yang lebih soft bisa jadi disebabkan latarbelakangnya sebagai akademisi di kampus yang tidak bersentuhan dengan dunia gerakan maupun politik.

Menurut al-Zuḥaylī, larangan tersebut berlaku apabila seorang muslim menjadi sekutu dekat, lebih memprioritaskan urusan nonmuslim daripada urusannya sendiri bahkan kepentingan umat Islam secara luas.

Akan tetapi jika dalam konteks muwālāt (pertemanan) tersebut memiliki kemasalahatan bagi umat Islam, maka menjalin hubungan dengan nonmuslim diperbolehkan. Al-Zuḥaylī mendasarkan argumentasinya pada kisah Nabi Muhammad saw yang menjalin hubungan erat dengan seorang kafir bernama Khuzā‘ah.

Menurut catatan Syarif, sampai saat ini terdapat sekurang-kurangnya tiga belas negara yang mendukung pandangan tentang keharusan muslim sebagai pemimpin di negara Islam, dan menentang keras tampilnya nonmuslim sebagai pemimpin, yaitu: (1) Tunisia, (2) Aljazair, (3) Syria, (4) Pakistan, (5) Yordania, (6) Qatar, (7) Saudi Arabia, (8) Bahrain, (9) Oman, (10) Mauritania, (11) Libya, (12) Iran, dan (13) Afghanistan.[.]

H. Anwar Sadad

Penulis adalah Anggota DPRD Jatim 2004, 2009, 2014, 2019. Dewan Pakar IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) dan Aktivis Dakwah.

Kontributor

al-ibar.net dikelola oleh para penulis dan kreator yang butuh dukungan dari sahabat-sahabat. Yuk bantu al-ibar.net agar istikamah melahirkan karya yang mengedukasi dan berkualitas. Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Transfer donasi ke:

Bank Jatim
No Rek: 1282095285
A.n Yayasan Harakah Annajah Surabaya

Konfirmasi ke alibardotnet@gmail.com