Kolom

Pemimpin Nonmuslim bagi Umat Islam; Tantangan Demokrasi di Era Modern [Selesai]

...
H. Anwar Sadad, M.Ag.

al-ibar.net – Diskursus yang telah saya uraikan, dalam dugaan saya, akan terus aktual sepanjang zaman. Kaum literalis, yang kukuh berpegang teks dan penafsiran zaman klasik mungkin akan terus menunjukkan eksistensinya.

Sedangkan demokrasi adalah sebuah aging process yang tidak bisa dibendung dengan cara apapun, karena hakikatnya demokrasi juga merupakan ujung –setidaknya sampai hari ini—dari dialektika dan pergulatan sejarah yang panjang. Hanya teks agama, terkait tawliyat ghayr al-muslim, hemat saya tidak bisa disajikan dalam bentuknya yang rigid.

Tugas umat Islam adalah menjaga agar ajaran agama selalu adaptatif terhadap perkembangan zaman, sesuai dengan kredo yang diyakini bahwa Islam itu ṣāliḥ likulli zamān wa makān. Islam akan selalu aktual, tetapi meminjam pemikiran Abdolkarim Soroush, pemikiran Islam yang harus terus menerus diperbarui.

Sebenarnya dalam filsafat hukum Islam telah disiapkan tools dalam bentuk kaidah fikih, semisal: al-ḥukm yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman (hukum itu berjalan seusia dengan ‘illah, ada dan tidak adanya), ini seharusnya bisa menjadi bagian dari solusi pada saat teks agama –atau tafsir atas teks agama—mengalami kepanikan ketika berhadapan dengan realitas modernitas yang berada di luar jangkauan atau prediksi ulama di masa lalu.

Dalam konteks pemimpin nonmuslim, tak berlebihan jika saya katakan bahwa realitas modernitas telah melampaui batas juridiksi rumusan sistem politik Islam abad pertengahan. Sistem dan konsep yang ditawarkan oleh, misalnya, al-Māwardī dan Abū Ya‘lā akan mudah –meskipun praktiknya juga tidak mudah—dalam kondisi umat Islam dan para Khalīfah tampil sebagai pengendali dunia.

Islam dibangun untuk tujuan itu: al-Islām ya‘lū walā yu‘lā ‘alayhi, sejak misi kenabian dimulai oleh Nabi Muhammad saw. Selama rentang waktu kurang lebih empat belas abad, Islam adalah kekuatan super power. Sistem politik Islam yang dirumuskan oleh para jurist (Ulama) dalam desain Islam sebagai penguasa, dalam konteks ruang dan waktu dan gambaran seperti itu.

Pudarnya kekuatan umat Islam dan kebangkitan Barat pada akhir abad ke-19, ditandai menyusutnya wilayah kekuasaan Khilāfah ‘Uthmāniyah di Turki, dan pembubaran Khilāfah oleh Mustafa Kemal. Di samping itu, kemunculan “negara-bangsa” yang mulai didengungkan pad abad ke-17 saya menduga berada di luar “ramalan” pada ulama, baik ahli fikih maupun tata-negara Islam.

Pertanyaan penting: apakah rumusan politik Islam yang didesain untuk kekuasaan yang bersifat mondial dan universal masih compatible diterapkan dalam negara-bangsa dengan skup yang lebih kecil dan sempit. Maka tak heran jika An-Na‘im berpendapat bahwa konteks sejarah yang membuat konsep politik Islam tak lagi bisa diterapkan.

Sekalipun demikian, prinsip nilai yang dibawa bersamaan dengan sistem politik Islam tersebut, hemat saya, bersifat universal. Sebagaimana sistem politik Islam dibuat untuk memastikan bahwa public interest terjaga dengan baik, ḥimāyat shu’ūn al-ummah, maka demokrasi kurang lebih punya tujuan yang sama. Abou El Fadl menggariskan pemikiran seperti ini.

Walhasil, tak ada pilihan lain, kita harus bisa mengadaptasikan prinsip dan nilai-nilai, sintesis dari penafsiran terhadap teks agama, untuk diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi.[.]

H. Anwar Sadad

Penulis adalah Anggota DPRD Jatim 2004, 2009, 2014, 2019. Dewan Pakar IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) dan Aktivis Dakwah.

Kontributor

al-ibar.net dikelola oleh para penulis dan kreator yang butuh dukungan dari sahabat-sahabat. Yuk bantu al-ibar.net agar istikamah melahirkan karya yang mengedukasi dan berkualitas. Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Transfer donasi ke:

Bank Jatim
No Rek: 1282095285
A.n Yayasan Harakah Annajah Surabaya

Konfirmasi ke alibardotnet@gmail.com