Sejarah

Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī; Pemikiran al-Māwardī dalam al-Ahkām al-Sulṭāniyyah (2)

...
Sumber foto: mediasiar.com

al-ibar.netKhilāfah dibentuk untuk menggantikan nubuwwah (kenabian) dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia, dan mendelegasikannya kepada seseorang yang dianggap sanggup menjalankannya kepada umat, hukumnya wajib secara ijmā’ (konsensus), meskipun al-Aṣamm memiliki pandangan yang berbeda. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum wajibnya, apakah wajib secara akal atau syariah.

Sekelompok ulama berpendapat wajib secara akal, karena sudah menjadi karakteristik kaum berakal untuk menerima pemimpin yang dapat menghindarkan mereka dari tindakan saling menzalimi dan melerai mereka dari pertentangan dan permusuhan. Seandainya tidak ada pemimpin, maka mereka menjadi chaos dan terabaikan serta menjadi buas. Al-Afwah al-‘Awdī, penyair zaman jahiliyah, mengatakan dalam puisinya:

“Manusia tidak menjadi baik karena kekacauan dan ketiadaan pemimpin bagi mereka. Dan mereka takkan punya pemimpin jika orang-orang bodoh di antara mereka yang memimpin.”

Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa khilāfah itu bahkan wajib secara syariah, bukan semata-mata akal. Imām (pemimpin) menjalankan urusan syariah dan hal itu dimungkinkan secara akal sehat tanpa bisa ditolak, bahwa ada unsur ta‘abbudiyyah (ibadah) dalam imāmah, sedangkan akal tidak berperan menjadikan imāmah sebagai sesuatu yang wajib.

Akal sehat mengharuskan tiap orang untuk menghindari tindakan untuk saling menzalimi dan saling memutus hubungan, dan memenuhi tuntutan keadilan untuk saling berbagi dengan sesama dan saling terhubung secara sosial, maka ia mendayagunakan pikiran dengan akalnya sendiri, bukan akal orang lain. Akan tetapi syariah, dengan menyerahkan segala urusan kepada pemimpinnya dalam agama. Allah swt berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kalian.” (QS: An-Nisa’ : 59)

Diwajibkan kepada kita untuk tunduk kepada pemimpin kita, mereka adalah para pemimpin yang memerintah kita. Diriwayatkan dari Hishām bin ‘Urwah dari Abi Ṣāliḥ dari Abī Hurayrah bahwa Rasūl Allāh saw berkata:

سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بِبِرِّهِ ، وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Para pemimpin akan memimpin kalian setelahku, (pemimpin) yang baik akan memimpin kalian dengan kebaikannya, (pemimpin) yang buruk akan memimpin kalian dengan keburukannya. Dengarkanlah mereka. Taati segala hal yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu (kembali) kepada kalian dan kepada mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat, maka bagi kalian (kebaikannya) dan bagi mereka (kejahatannya).

Jika hukum wajibnya kepemimpinan telah ditetapkan, maka hukum wajib tersebut bersifat kifāyah, sebagaimana jihad dan menuntut ilmu. Apabila seseorang dengan kualifikasi imāmah telah menjalankan imāmah maka kewajiban tersebut telah gugur, hukum wajibnya bersifat kifāyah. Jika tak ada seorangpun yang menjalankan imāmah, maka ada dua kelompok: pertama, ahl al-ikhtiyār (yang berhak memilih), hingga mereka memilih seorang imām bagi umat; kedua, ahl al-imāmah (yang berhak menjadi imam), hingga salah seorang di antara mereka ditetapkan sebagai imām.

Tak ada masalah, tak juga berdosa, bagi seseorang yang memiliki pandangan berbeda dengan dua aliran pemikiran di atas berkenaan dengan pemilihan imāmah. Jika dalam hal kedua pemikiran tersebut berbeda dengan pandangan umat dalam hal keharusan memilih imām, maka wajib bagi tiap kelompok dari dua aliran pemikiran ini memberikan penilaian sesuai dengan prasyarat yang mengikat dalam hal ini.

Adapun ahl al-ikhtiyār (yang berhak melakukan pemilihan), maka syarat-syaratnya ada tiga: 1) adil dan memenuhi seluruh syarat-syarat untuk menjadi adil; 2) memiliki pengetahuan yang menjadikannya faham siapa yang paling tepat menduduki imāmah dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang dikehendaki dengan pengetahuannya tersebut; 3) Memiliki wawasan dan bijaksana yang mengantarkannya pada seseorang yang paling tepat untuk menduduki imāmah, dan yang paling memiliki disiplin dan kompetensi dalam hal pengelolaan administrasi.

Mereka yang tinggal di negeri imām tidak memiliki kelebihan dan privelege dibandingkan dengan mereka tinggal di negeri lain. Seseorang yang tinggal di negeri imām bisa dipilih menjadi imām karena pertimbangan ‘urf (tradisi), bukan karena alasan syariah, di antaranya karena pertimbangan mereka tahu lebih dulu jika ada imām mangkat, juga karena pertimbangan biasanya seseorang yang pas untuk jabatan khilāfah ada di negerinya.

Adapun ahl al-imāmah (yang berhak menjadi imām) maka syarat-syarat ada tujuh: 1) adil secara keseluruhan dalam segala keadaan; 2) memiliki pegetahuan yang bisa mengantarkannya untuk berijtihad mengenai al-nawāzil (konteks peristiwa) dan hukum; 3) memiliki panca indera yang sehat, baik pendengaran, penglihatan, dan lisan, agar dapat mengindera apapun yang diterimanya dengan benar; 4) memiliki badan sehat dan terhindar dari kelainan yang menghalanginya bergerak normal dan bangkit dengan cepat; 5) memiliki penilaian sehingga mampu mengorganisasi rakyat dan mengelola administrasi negara; 6) keberanian untuk mempertahankan teritorial (negara) dan jihad menghadapi musuh; dan 7) nasab, yaitu berasal dari keturunan suku Quraysh, disebabkan teks (hadis Nabi saw) mengenai hal tersebut dan tercapainya ijmā’ (konsensus).

(Dalam hal ini) pendapat Dirār tidak dianggap, di mana ia memiliki pandangan tersendiri dengan membolehkan imāmah bagi semua orang: karena Abū Bakr ra berargumentasi pada peristiwa Saqīfah dengan menolak kaum Anṣār yang hendak mengukuhkan khilāfah dengan membaiat Sa’ad bin ‘Ubādah, dengan mengutip perkataan Nabi saw: “para imām berasal dari suku Quraysh.”

Akhirnya mereka melepaskan klaimnya terhadap imāmah, kemudian menarik kembali tawaran untuk berbagi imāmah dengan mengatakan: “pihak kami memiliki amīr, dan dari pihak kalian juga memiliki amīr,” sebagai penerimaan terhadap riwāyah dan hadis dari Abī Bakr, serta kerelaannya pada ucapan Abī Bakr: “kami pemimpin, dan kalian para menteri.” Nabi saw bersabda: “Dahulukan Quraysh, jangan kalian mendahului Quraysh.” Dalam teks yang sempurna ini tak ada sedikitpun keraguan dan kontroversi.

Imāmah terlaksana melalui dua cara: 1) melalui pemilihan oleh ahl al-ḥall wa al-‘aqd; 2) melalui pendelegasian dari imām sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan oleh ahl al-ḥall wa al-‘aqd, para ulama, karena perbedaan pandangan mazhabnya, berbeda dalam hal jumlah personalia yang dibutuhkan untuk membentuk imāmah.

Satu pihak berpendapat hanya bisa dilakukan dengan ijmā’ (konsensus) ulama yang berasal dari berbagai negara, agar penerimaan dan persetujuan terhadap imāmah menyeluruh dan menjadi konsensus pula. Argumentasi ini terpatahkan dengan pembaiatan Abū Bakr al-Ṣiddīq dalam kekhalifahan yang dipilih hanya oleh orang-orang yang hadir ketika itu tanpa menunggu kedatangan orang tidak hadir.

Kelompok lain berpendapat bahwa jumlah minimal personalia yang berembuk untuk mengangkat imāmah adalah lima orang dengan mekanisme seseorang yang menentukan imāmah dengan persetujuan empat orang lainnya, dengan mendalilkan dua hal: pertama, penunjukan Abū Bakr ra sebagai khalīfah dilakukan oleh lima orang secara bersama-sama, lalu diikuti oleh publik.

Kelima sahabat tersebut adalah ‘Umar bin al-Khattāb, Abū ‘Ubaydah bin al-Jarrāh, Usayd bin Ḥuḍayr, Bashr bin Sa’d, dan Sālim –budak yang dibebaskan—oleh Abū Hudhayfah.

Dalil kedua adalah ‘Umar membentuk sebuah badan yang terdiri dari enam orang, di mana hak menetapkan imāmah diberikan kepada seseorang dengan persetujuan lima orang lainnya. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh sebagian besar fukaha dan mutakallimūn penduduk Baṣrah.

Ulama lainnya, sebagian besar dari Kūfah, berpendapat bahwa imāmah dapat dilaksanakan oleh tiga orang. Seseorang menetapkan imāmah dengan persetujuan dua orang lainnya, agar tiga orang tersebut, seorang bertindak sebagai hakim sedangkan lainnya berposisi sebagai dua saksi, ini adalah cara yang sama sebagaimana dalam akad nikah yang dinyatakan sah jika dilakukan oleh seorang wali dan dua orang saksi. Kelompok lain berpendapat bahwa imāmah dapat terlaksana dengan keputusan seorang saja, sebagaimana ‘Abbās berkata kepada ‘Alī: “Berikankan tanganmu, aku berbaiat kepadamu, dengan demikian umat berseru bahwa pamanda Rasūl Allāh saw telah berbaiat kepada kemenakannya, tidak akan ada dua orang berselisih tentangmu. Dan karena itu telah menjadi ketetapan, di mana ketetapan dari satu orang itu harus dilaksanakan.”

Apabila ahl al-ḥall wa al-‘aqd berembuk untuk menentukan suksesi mereka menguji kondisi ahl al-imāmah (para kandidat imam) sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Mereka harus memprioritaskan para kandidat imam yang akan dibaiat sebagai berikut: yang paling utama, yang paling memenuhi syarat-syarat, dan yang paling bisa menarik umat secara cepat untuk tunduk serta tidak menunggu lama untuk melakukan baiat kepada kandidat imam tersebut.

Jika telah jelas bagi mereka siapa yang sungguh-sungguh dipilihnya, mereka menawarkan imāmah kepadanya. Jika setuju, maka mereka berbaiat kepadanya dan dengan demikian imāmah ditentukan kepadanya, serta bagi seluruh umat diwajibkan untuk melakukan baiat dan loyalitasnya.

Akan tetapi jika kandidat tersebut menolaknya, maka tidak perlu dipaksakan kepadanya, karena imāmah adalah sebuah ‘aqd (penetapan) yang bersifat sukarela dan bebas tanpa ada tekanan dan paksaan, selanjutnya dipindahkan kepada orang lain yang berhak atas imāmah. Jika terdapat dua orang yang sama dalam hal pemenuhan syarat-syarat imāmah, maka yang diprioritaskan adalah yang lebih tua, sekalipun usia dan kedewasaan tidak menjadi syarat.

Jika yang dibaiat kandidat yang lebih muda usianya, hukumnya boleh. Apabila salah seorang kandidat itu lebih luas pengetahuannya, sedangkan seorang lainnya lebih pemberani, maka dalam memilihnya memperhatikan situasi. Jika kebutuhannya lebih mengutamakan keberanian karena meluasnya wilayah perbatasan dan munculnya pemberontakan, maka yang lebih pemberani yang lebih berhak. Jika kebutuhannya lebih mengutamakan pengetahuan yang menjamin ketenangan massa dan karena munculnya bid’ah, maka yang lebih berpengetahuan yang lebih berhak.

Jika pilihan telah ditentukan kepada salah satu dari dua orang kandidat, lalu mereka berselisih satu dengan lainnya, sebagian fukaha mengatakan hal itu adalah tercela dan menjadi alasan mendiskualifikasi keduanya, dan imāmah dipindahkan kepada orang lain. Sedangkan pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama dan fukaha menganggap bahwa perselisihan dalam hal imāmah bukan merupakan cacat dan menyebabkan diskualifasi.

Menuntut (hak) imāmah bukanlah hal yang tercela. Mengenai hal itu juga terjadi perselisihan di antara orang-orang di lembaga permusyawaratan, yang menuntut haknya tidak dikembalikan haknya, dan yang mendapatkan jabatan tersebut tidak didiskualifikasi. Ini sejenis konflik kepentingan yang kerap terjadi pada lembaga-lembaga politik di era modern, asas yang berlaku adalah efektifitas. [.]

H. Anwar Sadad

Penulis adalah Anggota DPRD Jatim 2004, 2009, 2014, 2019. Dewan Pakar IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) dan Aktivis Dakwah.

Kontributor

al-ibar.net dikelola oleh para penulis dan kreator yang butuh dukungan dari sahabat-sahabat. Yuk bantu al-ibar.net agar istikamah melahirkan karya yang mengedukasi dan berkualitas. Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Transfer donasi ke:

Bank Jatim
No Rek: 1282095285
A.n Yayasan Harakah Annajah Surabaya

Konfirmasi ke alibardotnet@gmail.com