Usul Fikih

Pengertian Maslahah Mursalah dan Macam-Macamnya

...
Sumber gambar: bincangsyariah.com

al-ibar-net – Dalam pelajaran ushul fiqh diterangkan bahwa terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan oleh para ulama mujtahid sebagai dasar atau pijakan bagi mereka untuk menentukan hukum atas suatu perkara. Secara umum sumber-sumber tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, sumber-sumber yang disepakati status kehujahannya seperti al-Quran, Hadis, ijmak dan qiyas dan yang mukhtalaf fiih, di antaranya adalah mashlahah mursalah atau istilah yang akan dibahas pada tulisan ini.

Dengan jelas dapat dikatakan bahwa tujuan dari setiap perintah dan larangan yang ada dalam syariat Islam adalah untuk “mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat”. Syekh Shalih bin Ghanim as-Sadlan dalam kitabnya al-Qawa’id al-Kubra wa Ma Tafarra’a Minha mengatakan:

ومعظم مقاصد القرآن باكتساب المصالح وأسبابها, والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها; فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو أحدهما وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في أحدهما

Terjemah bebasnya, setiap hal yang Allah SWT perintahkan dalam al-Quran untuk dilakukan pastilah mengandung maslahat untuk urusan dunia dan akhirat atau paling tidak membawa maslahat pada salah satu di antara keduanya. Demikian juga sebaliknya, setiap hal yang dilarang pastilah mengandung mafsadah jika tetap dikerjakan, baik mafsadah itu akan didapat di dunia dan di akhirat atau salah satu di antara keduanya.

Pertanyaannya, apa itu maslahat dan apa saja macam-macamnya? Maslahat seperti apakah yang dimaksud maslahah mursalah? Serta, bagaimana pendapat para ulama terkait status kehujahan maslahah mursalah ini?. Berikut penjelasannya.
.
Maslahah dan Macam-Macamnya

Kata maslahah secara bahasa sepadan dengan kata manfaat. Jika ditinjau dari kacamata ushul fiqh, Syekh Mushtafa Said al-Khin dalam kitab al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islami menjelaskan bahwa maslahah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: Pertama, maslahah mu’tabarah. Yang dimaksud maslahah mu’tabarah adalah kemaslahatan yang diafirmasi atau dibenarkan oleh syariat dalam dalil-dalil syar’i. Maslahah jenis ini pasti akan kembali pada maqashid syariah yang lima yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan nasab/kehormatan. Contoh, perintah menjauhi zina untuk menjaga nasab dan diharamkannya khamar untuk menjaga akal. Maslahah mu’tabarah terbagi kepada tiga tingkatan, maslahah dharuriyyah (primer), maslahah hajiyyah (sekunder) dan maslahah tahsiniyyah (tersier).

Kedua, maslahah mulghah. Maslahah mulghah adalah setiap hal yang dipandang sebagai ‘kemanfaatan’ di sisi manusia, akan tetapi ‘kemaslahatan’ itu justru dinegasikan oleh syariat. Misal, riba di satu sisi memang mendatangkan manfaat yang melimpah bagi pihak yang bersangkutan, akan tetapi ia diharamkan oleh syariat. Demikian juga misalnya menyamakan perbandingan waris antara anak laki-laki dengan perempuan, sepertinya memang mendatangkan maslahat, akan tetapi syariat tidak mengatakan demikian. Dua jenis maslahat di atas tak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah mendapatkan konfirmasi dari nash-nash syar’i terkait dibolehkan atau dilarangnya.

Ketiga, maslahah mursalah. Jenis maslahat ini sedikit ‘membingungkan’ karena ia dipandang sebagai maslahat oleh manusia pada umumnya, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang secara spesifik menunjukkan apakah kemaslahatan tersebut diafirmasi atau justru dinafikan oleh syar’i. Misal, memasang lampu rambu lalu lintas, ini merupakan maslahat, akan tetapi belum ditemukan ada nash syar’i yang secara spesifik berbicara tentang hal tersebut, apakah ia dibolehkan atau tidak.

Bolehkah Berhujjah dengan Maslahah Mursalah?

Secara umum, ada dua pendapat. Pertama, tidak memasukkan maslahah mursalah sebagai dalil syar’i. Kedua, membolehkannya dengan beberapa ketentuan. Berikut lebih jelasnya:

Pendapat pertama, melarang penggunaan maslahah mursalah. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar fukaha dari kalangan syafi’iyah dan hanafiyah. Setidaknya ada dua argumentasi yang dikemukakan oleh mereka.

Pertama, sesungguhnya syariat Islam itu sudah memperhatikan seluruh kemaslahatan umat manusia dalam nash-nashnya, maupun qiyas yang berdasar padanya. Karenanya, maslahat yang tidak mendapatkan kesaksian (syahid) dari syar’i, berarti ia tak terhitung sebagai maslahat. Dan jika kita tetap memaksakan menggunakan, secara tidak langsung berarti kita telah mengatakan bahwa syariat Islam itu cacat atau tidak lengkap.

Kedua, tasyri’ atau penetapan hukum atas dasar maslahat itu membuka peluang bagi masuknya hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini bisa saja menyebabkan seseorang salah memandang sesuatu sebagai maslahat padahal sesuatu tersebut merupakan satu mafsadat.

Pendapat kedua, boleh berhujjah dengan maslahah mursalah. Di antara argumentasi mereka adalah Keadaan atau kondisi manusia itu akan terus berubah dan berkembang sepanjang zaman (tak terbatas), sedangkan ushul juz’iyah yang digunakan untuk menetapkan hukum itu sifatnya tetap dan tidak berubah (terbatas). Maka dari itu diperlukan cara lain untuk menghukumi hal-hal baru tersebut agar bisa ‘menyesuaikan’ dengan maslahat umat manusia sepanjang zaman, yakni dengan menimbang aspek maslahat dan mafsadatnya.

Kedua, perbuatan sahabat dan tabi’in yang menghukumi berbagai hal dengan landasan ‘hanya’ untuk menciptakan maslahat. Misalnya keputusan Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan al-Quran dalam satu mushaf dan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Dua keputusan tersebut tidak lain hanya untuk menciptakan maslahat semata.

Kemudian, kelompok yang membolehkan berhujah dengan maslahah mursalah ini menambahkan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, harus dipastikan betul bahwa maslahat tersebut adalah benar-benar maslahat (misalnya dengan melakukan penelitian), bukan maslahat yang ‘semu’. Yakni bahwa maslahat tersebut pasti akan mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Kedua, maslahat tersebut bersifat ‘ammah kulliyyah atau universal. Ketiga, maslahat yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum-hukum syar’i yang telah ditetapkan langsung oleh nash, ijmak atau qiyas. Karena pada dasarnya berhukum dengan istishlah hanya dilakukan jika hukum yang dimaksud tidak ditemukan pada tiga dalil tersebut. Wallahu a’lam. [.]

Achmad Syariful Afif

Sedang menempuh pendidikan strata-1 (S1) pada jurusan ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuludin & Filsafat di UIN Sunan Ampel Surabaya

Kontributor

al-ibar.net dikelola oleh para penulis dan kreator yang butuh dukungan dari sahabat-sahabat. Yuk bantu al-ibar.net agar istikamah melahirkan karya yang mengedukasi dan berkualitas. Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Transfer donasi ke:

Bank Jatim
No Rek: 1282095285
A.n Yayasan Harakah Annajah Surabaya

Konfirmasi ke alibardotnet@gmail.com