Usul Fikih

Meluruskan Kerancuan Paradigma Wahabi tentang As-Sunnah al-Tarkiyyah

...
Sumber foto: www.dakwah.web.id

al-ibar.net – Di antara alasan utama sebagian kelompok umat Islam mengharamkan perayaan maulid Nabi Muhammad Saw adalah karena, menurut mereka, perayaan maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan generasi salaf. Mereka meyakini bahwa apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa hal tersebut tidak boleh (haram) dilakukan. Mereka menyebutnya dengan as-sunnah al-tarkiyyah.

As-sunnah al-tarkiyyah tidak ditemukan di dalam paradigma ushul fikih Ahlussunnah, baik klasik maupun kontemporer. Demikian itu, karena apa yang diistilahkan dengan as-sunnah al-tarkiyyah tersebut masuk dalam katagori as-sunnah al-fi’liyyah.

Sebenarnya, ada perdebatan sengit mengenai apakah meningkalkan (al-tarku) termasuk katagori mengerjakan (al-fi’lu) atau tidak, namun mayoritas ulama ushul fikih menyatakan bahwa menginggalkan sama dengan mengerjakan, sehingga mereka tetap membagi as-Sunnah menjadi tiga katagori, yaitu qawliyyah, fi’liyyah, dan taqrîriyyah.

Berbeda dengan sebagian kelompok umat Islam yang tetap ngotot menambahkan as-sunnah al-tarkiyyah sebagai kategori baru dan tidak jarang dengan cara memaksakan demi mengakomodir mazhab mereka. Mereka mengutip beberapa pernyataan ulama syafi’iyyah sebagai justifikasi bahwa as-sunnah al-tarkiyyah merupakan dalil independen, padahal tidaklah demikian.

Di antaranya mereka mengutip pernyataan Imam al-Amidi dalam kitab al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm (1/172) berikut:

وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ فَقَدْ تَكُوْنُ فِي القَوْلِ وَقَدْ تَكُوْنُ فِي الفِعْلِ وَالتَّرْكِ

“Adapun mengikuti, kadang bisa dalam segi ucapan, dalam perbuatan, dan perkara yang ditinggalkan.”

Dari pernyataan Imam al-Amidi di atas mereka berkesimpulan bahwa as-sunnah al-tarkiyyah itu ada, padahal kalau kita kroscek dalam kitab dimaksud, Imam al-Amidi hanya menjelaskan perbedaan arti al-tâ’assi, al-mutâba’ah, al-muwâfaqah, dan al-mukhâlafah. Sama sekali tidak menjelaskan tentang kategorisasi as-Sunnah, lebih-lebih sebagai sumber hukum independen.

Pun, mengutip pernyataan Imam Bahruddin az-Zarkasyi dalam kitab al-Bahr al-Muhîd (4/191) berikut:

الثَّالِثُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم لو تَرَكَ النِّيَّةَ وَالتَّرْتِيبَ لَوَجَبَ عَلَيْنَا تَرْكُهُ لِدَلِيلِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ كما تَكُونُ في الْأَفْعَالِ تَكُونُ في التُّرُوكِ

“Ketiga, bahwa Nabi saw seandainya meninggalkan niat dan tertib urutan (dalam wudu), maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya karena adanya dalil untuk menjadikan beliau sebagai teladan, dan juga karena mengikuti beliau –sebagaimana berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan- juga berlaku untuk perkara-perkara yang beliau tinggalkan.”

Sama dengan pernyataan al-Amidi di atas, pernyataan az-Zarkasyi tersebut hanyalah penegasan semata mengenai totalitas mengikuti Nabi Muhammad Saw, sama sekali tidak berbicara as-sunnah al-tarkiyyah sebagai sumber hukum yang independen.

Kelompok dimaksud berusaha membangun epistemologi di dalam memformulasikan sebuah hukum guna memperkuat argumentasi dan mazhab mereka dengan menjadikan as-sunnah al-tarkiyyah sebagai sumber hukum –yang sebelumnya belum pernah dirumuskan oleh ulama yang kredibel.

Amat banyak tradisi sebagian besar umat Islam yang bernuansa keagamaan dibid’ah-haramkan hanya dengan dalih Nabi Muhammad Saw tidak pernah melakukannya, seperti perayaan maulid Nabi Muhammad Saw, tahlil, perayaan nishfu sya’ban, dan lain sebagainya, sebagaimana termaktub dalam kitab al-Turûk al-Nabawiyah karya Muhammad Shalah al-Itrabi, ulama Wahabi.

Pertanyaannya, benarkah semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad Saw, para sahabat, dan generasi salaf berimplikasi haram?

Pertama, sumber (dalil) yang disepakati oleh ulama sebagai dasar memformulasikan hukum adalah al-Qur’an, as-Sunnah, ijmak, dan qiyas. Sedangkan sumber-sumber lain yang tidak disepakati (masih diperselisihkan) ada banyak, seperti hadis mursal, pendapat sahabat (al-qawl ash-shahâbi), syariat umat sebelum kita (syar’u man qablanâ), istihsan, perbuatan penduduk madinah (‘amalu ahli al-madînah), maslahat mursalah, dan lain-lain (lebih lengkap sila rujuk kitab-kitab ushul fikih).

Terhadap sumber-sumber hukum di atas berlaku hierarki sehingga tidak boleh loncat-loncat karepe dewe. Oleh karena itu, orang yang hendak merumuskan hukum, pertama harus merujuk kepada al-Qur’an; jika tidak ditemukan, pindah ke as-Sunnah; jika di dalam as-Sunnah tidak dijumpai, pindah ke ijmak; jika tidak ada ijmak maka pindah menggunakan metodologi qiyas.

Dengan demikian, misalnya di dalam al-Qur’an ditemukan hukumnya maka sudah cukup. Banyak tradisi bernuansa keagamaan yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, tetapi oleh ulama dilegalkan oleh karena ada dalilnya di dalam al-Qur’an, meski tidak secara spesifik (dalil umum), dan tidak ada larangan tegas.

Menurut ulama, apapun yang ada landasan teoritisnya di dalam al-Qur’an atau sumber hukum yang lain maka legal belaka melakukannya, meskipun Nabi Muhammad Saw sendiri belum pernah melakukan.

Imam asy-Syafi’i, sebagaimana dikutip Syekh al-Ghamari dalam kitab Husnu al-Tafahhum wa al-Darki li Mas’alah al-Tarki, menegaskan:

كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف

“Setiap sesuatu yang memiliki landasan dari syariat bukanlah bid’ah meskipun tidak pernah dilakukan generasi salaf.”

Kedua, apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw sama sekali tidak berimplikasi haram senyampang tidak ada dalil yang menyatakan haram. Syekh al-Ghamari menyatakan:

والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظورا فهذا لايستفاد من الترك وحده وإنما يستفاد من دليل يدل عليه

“Hanya meninggalkan saja tanpa ada nas yang menyatakan bahwa suatu yang ditinggalkan itu haram, tidak dapat dibuat hujah bahwa hal tersebut haram. Justru hal tersebut legal dilakukan. Adapun bahwa suatu yang ditinggalkan itu haram, tidak cukup hanya berdasarkan hal tersebut ditinggalkan semata melainkan harus ada dalil yang menyatakan keharamannya.”

Syekh al-Ghamari memperkuat pendapatnya bahwa al-tarku sama sekali tidak berimplikasi haram dengan beberapa argumentasi berikut:

Pertama, keharaman sesuatu ditegaskan dengan, 1) menggunakan redaksi larangan (al-nahyu) seperti firman Allah Swt tentang keharaman zina: lâ taqrabû al-zinâ, 2) menggunakan kalimat “haruma”, semisal firman Allah tentang keharaman mengkonsumsi bangkai: hurrimat ‘alaikum al-maytah, dan 3) mencela dan memberi sanksi terhadap perbuatan tersebut, seperti hadis “Barang siapa yang menipu maka bukan bagian dari kami.” (HR Muslim). Al-tarku tidak masuk salah satunya, sehingga tidak berimplikasi haram.

Kedua, Allah Swt berfirman: “Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS al-Hasyr [59]: 7)

Dalam ayat ini Allah tidak menyatakan apa yang ditinggalkan melainkan apa yang dilarang, karenanya apa yang ditinggalkan tidak berarti haram.

Pun, Rasulullah Saw sendiri menegaskan: “Apa yang aku perintahkan terhadap kalian maka lakukan lah sesuai dengan kemampuan kalian dan apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah.” (HR Bukhari)

Sama dengan firman Allah di atas, dalam hadis ini Nabi Muhammad Saw menegaskan agar menjauhi apa yang dilarang bukan apa yang ditinggalkan.

Ketiga, apa yang tidak dilakukan Nabi Muhammad Saw memiliki beberapa kemungkinan. Di antaranya karena kebiasaan, Nabi pernah disuguhi biawak, beliau enggan memakannya. Saat ditanya apakah haram memakannya, Nabi Saw menjawab tidak. Hanya saja tidak biasa; karena khawatir mengubah pendirian para sahabat, misalnya Nabi Saw tidak merenovasi Kakbah, seperti dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim; bisa juga karena lupa; khawatir disangka wajib; dan lain sebagainya.

Nah, dalam kaidah ilmu ushul fikih disebutkan:

ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال

“Setiap yang memiliki banyak kemungkinan tidak dapat dijadikan sebagai dalil.”

Selain itu, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw meninggalkan sesuatu karena hal tersebut haram.

Masalah al-tarku ini sering rancu dengan masalah as-sukût. As-sukût artinya syara’ diam dalam rangka menjelaskan (as-sukût fi maqâm al-bayân). Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa ada banyak hal yang didiamkan, bukan karena syara’ lupa melainkan sebagai rahmat bagi umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam al-Daruquthni berikut:

قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu menyia-nyiakannya; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka jangan kamu melanggarnya; dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan.”

Misalnya, Wahabi menjadikan peristiwa khalifah Mu’awiyah yang memerintah agar dilaksanakan azan sebelum salat hari raya. Ulama banyak yang menentangnya karena Nabi Saw tidak pernah melakukannya. Nah, menurut Wahabi, hal tersebut merupakan bukti bahwa as-sunnah al-tarkiyyah merupakan dalil dan sumber hukum.

Padahal tidak demikan. Benar bahwa azan untuk salat hari raya adalah bid’ah yang tidak legal, tetapi hal itu bukan semata karena Nabi meninggalkannya, melainkan karena ada hadis yang menjelaskan perbuatan Nabi berkaitan dengan salat hari raya dan di dalamnya tidak ada azan. Diamnya Nabi saw tersebut menunjukkan bahwa azan tidak disyariatkan dalam salat hari raya. Ini masalah daqîq yang perlu perhatian ekstra.

Alhasil, dalam rangka meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad Saw, kita memang mesti totalitas, baik yang dikerjakan maupun yang ditinggalkan. Akan tetapi, berbeda dalam rangka merumuskan hukum; apakah wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah, membutuhkan rincian dan dalil, tidak cukup hanya berdasarkan dikerjakan atau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Yang jelas, apa yang tidak dilakukan Nabi Muhammad Saw –kelompok wahabi menyebutnya as-sunnah al-tarkiyyah– tidak berimplikasi haram senyampang tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Pun, apa yang tidak lakukan para sahabat dan generasi salaf, sebab terdapat berbagai kemungkinan mereka tidak melakukannya; bisa karena sibuk dengan suatu yang lebih utama, misalnya. Dari berbagai kemungkinan tersebut, hanya ada satu kemungkinan yang tidak ada, yaitu bahwa hal tersebut haram! [.]

Moh. Nadi

Alumni PP Sidogiri. Saat ini tengah melanjutkan studi Hukum Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ketua PC HMASS Yogyakarta

Kontributor

al-ibar.net dikelola oleh para penulis dan kreator yang butuh dukungan dari sahabat-sahabat. Yuk bantu al-ibar.net agar istikamah melahirkan karya yang mengedukasi dan berkualitas. Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Transfer donasi ke:

Bank Jatim
No Rek: 1282095285
A.n Yayasan Harakah Annajah Surabaya

Konfirmasi ke alibardotnet@gmail.com